nusakini.com-- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mendorong sudah saatnya gerakan buruh kembali ke pabrik untuk memperbaiki pendidikan politik, memperkuat basis massa, termasuk perbaikan organisasi di pabrik. Pasalnya banyak aktivis buruh atau serikat pekerja semangat menyampaikan tuntutan namun lemah di pabriknya sendiri. 

"Di jalan gagah-gagah tuntutan hebat, begitu habis menuntut macam-macam pulang ke rumah kontrakkan sambil menangis meras keringat. Itu fakta, jadi buruh bertahun-tahun dijejali ekspektasi begitu tinggi tapi progressnya begitu lamban," kata Menaker saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku "Hidup dalam Dua Gerakan : Mahasiswa dan Buruh" karya Rekson Silaban, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (8/9). 

Menaker Hanif menyatakan dibutuhkan kesadaran entitas seluruh pergerakan untuk mengurai persoalan lebih jernih. Secara pribadi Menaker Hanif mengaku memiliki political will dan concern ke arah tersebut.  

"Meski belum ketemu, road map perjuangan buruh harus ada. Ini harus dibicarakan di antara teman-temen buruh," katanya. 

Menaker membayangkan road map ujung dari perjuangan politik buruh adalah kepemilikan saham bersama. "Harus ke arah sana, kalau tidak, mau bicara soal upah minimum? Misalnya hadapi situasi perlambatan ekonomi terjadi sekarang di dunia dan Indonesia," kata Menaker. 

Menaker mengingatkan selain problem ketimpangan buruh yang tak terlepas dari kehancuran basis organisasi buruh sejak Orba berupa tindakan represif pemerintah Orba membuat gerakan buruh hancur total dan konflik antar serikat buruh, ada problem profil angkatan kerja di Indonesia yakni 62 persen lulusan SD-SMP.  

• IMF: Tingkat Pengangguran di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara
• Kemnaker Gelar Kompetensi Keterampilan Instruktur Nasional IX Regional Wilayah Barat I
• Ini UMP dari 22 Provinsi Tahun 2022
• UMP Hanya Berlaku Bagi Pekerja dengan Masa Kerja Kurang Setahun
• Di Saat Banyak PHK, JBM Bombana Pekerjakan Ribuan Warga Lokal

Kalau menggenjot upah minimum di tingkat angkatan kerja itu saja, pasti akan menjadi persoalan. Contohnya di Karawang dengan UMR Rp3,3 juta. Pengusaha tentunya akan memilih rekruit tenaga kerja lulusan S1 dibandingkan SD, SMP dan SMA. 

Lebih jauh dalam upaya mendorong buruh kembali ke pabrik, Menaker Hanif menegaskan pihaknya ke depan juga akan mendorong manajer HRD pabrik agar bisa disertifikasi. Setelah itu baru mendorong pimpinan serikat pekerja untuk disertifikasi. 

Menaker tak mengelak dalam dunia tenaga kerja selalu terjadi masalah atau ketidaksesuaian. Biasanya pengusaha, manajer HRD dan disnakernya benar, serikat pekerjanya tidak benar karena tidak mengerti urusan. Masalah kecil kemana-mana.  

"Ketika serikat pekerja dan disnaker benar, giliran pengusaha dan manajer HRD tak benar, tak mengerti urusan. Misalnya di Jepang, sekretaris yang cantik diminta menangani personalia. Jadi tak mengerti bagaimana hubungan industrial, bipartit dan tripartit. Akhirnya problem yang semula simpel akhirnya menjadi kompleks," kata Menaker. 

Menurut Menaker, jika semua persoalan itu bisa dijawab dengan baik oleh gerakan buruh, maka gerakan buruh akan menjadi sebuah gerakan bukan hanya kuat secara politis, tapi juga memiliki makna bagi buruh itu sendiri.  

"Salah satu maknanya adalah saat berserikat bagi buruh, kemudian memberikan manfaat langsung kepada mereka sehingga makin banyak buruh yang berserikat. Tapi kalau jumlah serikatnya yang makin besar, itu artinya permainan politik hanya ada di pimpinan. Itu kalau kita mau otokritik," katanya. (p/ab)